Arah
Kebijakan Fiskal Secara Teori
Ketika lahir (1930-an), kebijakan fiskal
diarahkan untuk menstabilkan ekonomi makro, dalam perkembangan terakhir,
kebijakan fiskal lebih fokus pada cara untuk mengurangi defisit anggaran (Hall
& Taylor, Macro Economics, Ed 4, 1992, Hal 122) pokok kebijakan
fiscal adalah:
Prioritas I : mengatasi defisit (dan masalah APBN
lainnya),
Prioritas II: mengatasi masalah stabilitas
ekonomi makro
·
Kebijakan fiskal yang
diterapkan pemerintah tercermin dalam APBN, merupakan pengelolaan terhadap
pengeluaran negara dan penerimaan negara guna mencapai pertumbuhan, penciptaan lapangan
kerja, stabilitas harga, dan stabilitas
posisi eksternal.
·
APBN dikatakan sehat dan
kuat apabila tidak sarat dengan beban fiscal non-discretionary, sehingga
akan memberikan ruang gerak yang luas bagi kebijakan pemerintah.
·
Sebelum tahun 2000, APBN menerapkan
anggaran berimbang dan menerapkan prinsip T-Account.
·
Namun sesungguhnya APBN
sebelum tahun 2000 menganut prinsip anggaran
defisit mengingat bahwa komponen pembiayaan yang berasal dari pinjaman
luarnegeri dan/atau adanya perolehan hasil divestasi saham pemerintah pada
sejumlah BUMN diperhitungkan sebagai penerimaan negara.
·
Tahun anggaran 2000, APBN
telah menerapkan Government Finance Statistics (GFS) รจ standar internasional pelaporan keuangan pemerintah.
·
Pembiayaan anggaran
(below the line) secara eksplisit mulai diperlihatkan pada APBN tahun 2000.
·
Fungsi komponen
pembiayaan anggaran adalah untuk membiayai defisit atau menampung surplus APBN.
·
Pembiayaan defisit adalah
semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja negara yang
bersumber dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri bersih.
·
Berperan sebagai alat
untuk memperkirakan dampak operasi keuangan pemerintah terhadap perekonomian.
·
Perubahan di dalam
kewajiban pemerintah, baik yang berkaitan dengan pembayaran kembali segala
kewajiban pemerintah (repayment) di masa yang akan datang.
·
Perubahan likuiditas yang
dimiliki pemerintah (liquidity holding).
1.
Sekilas Mengenai
Kebijakan Fiskal
Kebijakan
Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan
dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan
dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain,
kebijakan fiskal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan
atau pengeluaran negara.
Tujuan
kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini
dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi
pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang
diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y)
dan tingkat kesempatan kerja (N)
2.
Komponen APBN yang terkait dengan Kebijakan Fiskal
Dari
seluruh komponen APBN, hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan
Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan
fiskal.
Contoh
kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,
pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara
memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan
lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.
Komponennya adalah sebagai
berikut:
1)
PAJAK. Pajak
di sini lebih kepada pajak sebagai sumber pendapatan atau penerimaan APBN. Penerimaan
APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum yaitu sebagai berikut:
§ Penerimaan pajak meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk
dan pajak/pungutan ekspor) merupakan sumber penerimaan utama dari APBN.
§ Sedangkan
untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi: penerimaan dari
sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya,
walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan
anggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya. Sehingga
penerimaan negara bukan pajak kurang berpengauh terhadap kebijakan fiskal. Berbeda dengan sistem penganggaran sebelum
tahun anggaran 2000, pada sistem penganggaran saat ini sumber-sumber pembiayaan
(pinjaman) tidak lagi dianggap sebagai bagian dari penerimaan.
2)
Pengeluaran Atau Belanja Pemerintah. Pengeluaran atau Belanja pemerintah secara umum
meliputi:
1.
Belanja Pegawai:
gaji dan tunjangan, honorium dan vakasi, dan kontribusi sosial
2.
Belanja Barang:
belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, BLU,
dan PNBP
3.
Belanja Modal
4.
Pembayaran Utang
Bunga: uatang dalam negeri dan utang luar negeri
5.
Subsidi: energi
dan non energi
6.
Belanja Hibah
7.
Bantuan Sosial:
penanggulangan bencana dan bantuan yang diberikan oleh K/L
8.
Belanja lain-lain:
policy Measures dan Belanja Lainnya
3. Analisis APBN Tahun 2007-2010 (Realisasi)
Kami
menganalisis Realisasi APBN 2007-2010 hasilnya APBN kita Negara RI mengalami
defisit dan diperkirakan sampai dengan tahun 2012 terus mengalami defisit
anggaran. Dampak Kebijakan Anggaran Defisit: Kebijakan
Anggaran defisit disebut juga dengan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini
dibuat dengan cara menaikkan jumlah
pengeluaran negara yang melebihi jumlah pendapatan
negara, dengan kata lain kebijakan ini dibuat dengan cara
menurunkan jumlah pendapatan (penerimaan pajak) menjadi lebih kecil daripada
belanja negara (Syahrir Ika, 2010:5). Dari keputusan kebijakan
anggaran defisit, memiliki dua dampak yang saling berlawanan, yaitu:
1. Dampak
Positif: Kebijakan anggaran defisit dapat meningkatkan daya beli
masyarakat karena semakin banyaknya uang yang beredar pada
masyarakat, khususnya pegawai pemerintah. Kebijakan ini umumnya dilakukan pada
saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi. Dengan
kebijakan anggaran defisit pemerintah dapat memberi stimulus
pada perekonomian dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah
satunya dengan investasi pemerintah di bidang investasi
publik (jalan raya, jembatan, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya). Dengan
kata lain, jika fasilitas umum sangat memadai maka kegiatan ekonomi akan
semakin cepat dan mudah sehingga memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi.
2. Dampak
Negatif: Bila terjadi defisit anggaran yang sangat besar dan
tidak segera diatasi pemerintah, maka akan terjadi gangguan serius pada kondisi
keuangan pemerintah, bahkan bukan tidak mungkin pemerintah bisa mengalami gagal
bayar (default) atas surat-surat utang
yang diterbitkannya. Pengalaman di banyak negara, untuk memulihkan ekonomi dari
risiko default dengan menarik utang baru dengan konsekuensi nominal
utang bertambah banyak, beban APBN meningkat dan kelangsungan fiskal (fiscal sustainability)
terganggu.
Menurut teori kebijakan
fiskal, kebijakan anggaran defisit sehat adalah dimana defisit anggaran
dibatasi dengan plafondnya, yaitu maksimum -3% terhadap PDB, agar membatasi
pemerintah untuk tidak membuat defisit melebihi -3% terhadap PDB. Begitu pula
dengan rasio utang, dibatasi maksimum 60% terhadap PDB. Dengan begitu,
pemerintah Indonesia terlindungi dari risiko default (gagal bayar) atas
surat utang pemerintah sebagaimana yang dialami pemerintah Yunani saat ini
(Syahrir Ika, 2010:7).
Keterkaitan kebijakan moneter dengan kebijakan makro lainnya
Yang perlu diketahui, bahwa dalam perekonomian sebuah
negara, kebijakan moneter merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dengan kebijakankebijakan makro pemerintah lainnya, seperti kebijakan
fiskal, kebijakan ekonomi luar negeri, maupun kebijakan sektor riil
lainnya. Dengan demikian apapun pilihan kebijakan moneter yang ditempuh
haruslah memiliki keterkaitan dan mendukung sasaran dan tujuan dari
kebijakan ekonomi makro lainnya, sehingga secara bersama dapat
memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Sebagai contoh, kebijakan moneter yang ekspansif memang
akan mendorong pertumbuhan ekonomi di satu sisi, namun di sisi lainnya,
kebijakan ini akan menyebabkan kenaikan harga-harga (inflasi), sehingga akan memberatkan neraca pembayaran luar
negeri karena produk dalam negeri akan kehilangan daya saingnya di pasar
luar negeri, yang berakibat menurunnya penerimaan devisa negara. Oleh
karena itu perlu diimbangi kebijakan sektor luar negeri kondusif yang
dapat mengatasi hal tersebut, seperti misalnya dengan memberi kemudahan
ekspor dan intensi ekspor lainnya.
Begitu pula dengan kebijakan moneter ketat yang ditempuh
untuk tujuan menurunkan tingkat inflasi, akan memberi dampak negatif pada
sektor riil dalam meningkatkan produksinya. Dalam kasus ini, diperlukan
dukungan kebijakan ekonomi makro lainnya agar produksi tetap dapat
ditingkatkan. Kebijakan ekonomi makro lain yang perlu dilakukan diantaranya
dengan memberikan insentif atau keringanan pajak bagi produsen, atau dengan
insentif-insentif lainnya seperti penetapan harga khusus untuk bahan bakar
industri dan kebijakan kemudahan perijinan usaha misalnya.
Dengan dukungan berbagai kebijakan makro lainnya
tersebut, kebijakan moneter yang dijalankan pemerintah akan dapat mencapai
sasaran dan dapat diminimalkan dampak negatifnya. Oleh karena itu diperlukan
sebuah ramuan dari berbagai kebijakan moneter dan kebijakan makro lainnya,
sedemikian rupa, agar berbagai kebijakan tersebut tidak saling bertentangan dan
justru saling melengkapi dan mendukung keberhasilannya, dalam arti jangan
sampai yang terjadi adalah :
1. Harga-harga
semakin naik
2. Daya
saing produk dalam negeri semkain menurun
3. Devisa
negara semakin berkurang
Hubungan
Antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter
Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan
mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat
berharga itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga
akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh
terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan
penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi
di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja
akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya
akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap
permintaan agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran
agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar